Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti—Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie—tewas tertembak saat mengikuti demonstrasi menuntut reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto. Peristiwa ini dikenal sebagai Tragedi Trisakti dan menjadi pemicu utama kerusuhan Mei 1998 yang mengguncang Indonesia. Tragedi ini menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi.
Namun, meskipun reformasi telah berlangsung selama 27 tahun, banyak cita-cita perubahan yang belum sepenuhnya terwujud. Korupsi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia.
Latar Belakang Tragedi 12 Mei 1998
Pada awal Mei 1998, Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi akibat dampak krisis moneter Asia. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Kondisi ini memicu protes besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan.
Pada 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai di kampus mereka untuk menuntut reformasi. Namun, aksi tersebut berakhir tragis ketika aparat keamanan menembaki para demonstran, menewaskan empat mahasiswa. Peristiwa ini memicu gelombang protes yang meluas ke berbagai kota di Indonesia
Dampak Tragedi dan Kerusuhan Mei 1998
Kerusuhan Mei 1998 menyebabkan kerugian besar, baik materiil maupun non-materiil. Menurut data dari Kompas, kerusuhan tersebut merusak 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal/plaza, 1.604 toko, 45 bengkel, 2 kecamatan, 11 polsek, 383 kantor swasta, 65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bus kota dan metromini, 1.119 mobil, 821 motor, 486 rambu lalu lintas, 11 taman, 18 pagar, dan 1.026 rumah penduduk dan gereja.
Selain kerugian materiil, kerusuhan ini juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), jumlah korban tewas mencapai 1.190 orang, dengan 91 orang luka-luka. Sebagian besar korban tewas akibat kebakaran dan penembakan. Selain itu, terdapat juga kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama etnis Tionghoa, yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
Era Reformasi: Harapan dan Realitas
Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Beberapa perubahan signifikan terjadi, antara lain:
- Amendemen UUD 1945: Membatasi masa jabatan presiden dan memperkuat sistem checks and balances.
- Desentralisasi: Memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah
- Kebebasan Pers: Media massa menjadi lebih bebas dalam menyampaikan informasi dan kritik.
- Pemilu Demokratis: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Namun, meskipun ada perubahan struktural, tantangan besar masih menghadang. Korupsi masih merajalela di berbagai sektor, ketimpangan sosial semakin lebar, dan pelanggaran HAM masa lalu belum sepenuhnya diselesaikan. Bahkan, beberapa pihak merasa bahwa reformasi hanya membawa perubahan kosmetik tanpa substansi yang berarti.
Cita-cita Reformasi yang Belum Tercapai
Beberapa cita-cita reformasi yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud antara lain:
1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Tragedi Mei 1998 dan peristiwa pelanggaran HAM lainnya belum mendapatkan penyelesaian yang adil. Meskipun telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), banyak korban yang belum mendapatkan keadilan. Sebagian besar pelaku kekerasan belum diadili, dan banyak kasus masih menggantung tanpa kejelasan.
2. Pemberantasan Korupsi
Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi belum tuntas. Beberapa pihak juga menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan lemahnya sistem hukum.
Baca Juga : Cegah Obesitas, Ahli Gizi Ingatkan Camilan Diberikan Usai Anak Santap Makanan Utama
