Ekspresi Bobby Nasution Saat Prabowo Putuskan 4 Pulau Tetap Milik Aceh: Antara Diplomasi Daerah dan Sikap Kenegarawanan

admin2 minggu ago

0 4 minutes read

Polemik terkait empat pulau di perairan barat Indonesia antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sempat mengemuka dalam beberapa bulan terakhir. Empat pulau yang diperdebatkan statusnya—Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang—menjadi titik panas dalam relasi administrasi antarprovinsi.

Ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya menyatakan bahwa keempat pulau tersebut tetap menjadi bagian dari wilayah Aceh, berbagai tanggapan pun muncul. Salah satu yang paling disorot adalah Bobby Nasution, Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, yang dinilai memiliki pengaruh kuat di Sumatera Utara. Ekspresi Bobby saat mendengar keputusan ini menjadi perhatian publik: ekspresi yang sarat makna, penuh perhitungan, dan mencerminkan ketegangan politik serta diplomasi.

Artikel ini mengupas secara menyeluruh peran Bobby Nasution dalam polemik ini, respons Sumatera Utara atas keputusan Prabowo, serta bagaimana hal tersebut membentuk dinamika politik menjelang peralihan kekuasaan nasional tahun 2024–2025.

Bab 1: Polemik Empat Pulau di Tengah Laut

1.1. Kronologi Awal Perseteruan

Empat pulau kecil yang berada di garis perbatasan laut antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah menjadi perdebatan panjang setelah Permendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 mencantumkannya ke dalam administrasi Sumatera Utara. Masyarakat dan pejabat Aceh meradang, menyebut pemerintah pusat telah melakukan “perampasan wilayah.”

Protes demi protes dilayangkan. DPR Aceh, LSM, dan tokoh adat mengecam keras keputusan yang tidak pernah dikonsultasikan. Sumatera Utara di sisi lain merasa sah atas pencantuman pulau-pulau tersebut dalam peta administrasinya, merujuk pada kedekatan geografis dan pengelolaan layanan publik.

1.2. Peran Kemendagri dan Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penetapan tersebut murni administratif dan berdasar pada verifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun penjelasan itu tidak menenangkan Aceh. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa ini bisa memperkeruh hubungan Aceh dan pemerintah pusat.

Bab 2: Prabowo Turun Tangan, Presiden Terpilih Ambil Sikap

2.1. Lobi dan Diplomasi Menjelang Putusan

Sebagai Presiden terpilih yang akan dilantik Oktober 2024, Prabowo Subianto menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Di satu sisi, Sumatera Utara (basis politik penting dengan kontribusi suara besar), dan di sisi lain Aceh (provinsi dengan otonomi khusus dan sejarah panjang konflik).

Dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Prabowo sempat menggelar dialog tertutup dengan tokoh adat, gubernur, dan para ulama. Beberapa pekan kemudian, ia juga bertemu elite Sumatera Utara, termasuk Bobby Nasution.

2.2. Pernyataan Tegas: Pulau Tetap Milik Aceh

Pada acara kenegaraan di Jakarta, Prabowo akhirnya menyatakan bahwa keempat pulau tersebut tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Menurutnya, keputusan itu mencerminkan komitmen terhadap keutuhan hukum, sejarah lokal, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dan struktur sosial masyarakat di wilayah tersebut.

“Kita tidak boleh menyakiti rasa keadilan masyarakat daerah. Aceh punya sejarah, Aceh punya adat, dan Aceh punya hak yang harus dihormati,” ujar Prabowo.

Bab 3: Ekspresi Bobby Nasution yang Penuh Arti

3.1. Reaksi di Tengah Forum Resmi

Dalam sebuah forum nasional yang turut dihadiri kepala daerah dari Sumatera Utara dan Aceh, ekspresi wajah Bobby Nasution saat mendengar putusan Prabowo tertangkap kamera. Bobby tampak menahan senyum, dengan ekspresi datar, penuh pertimbangan, dan mengangguk pelan.

Publik pun menafsirkan berbagai hal. Sebagian menyebutnya kecewa, sebagian lain memuji sikap negarawan Bobby yang tidak menunjukkan protes terbuka.

3.2. Pernyataan Resmi Bobby

Bobby kemudian memberikan pernyataan resmi kepada media:

“Saya percaya keputusan Presiden terpilih telah mempertimbangkan banyak aspek. Yang penting bagi kami adalah bagaimana masyarakat di perbatasan tetap mendapatkan pelayanan yang baik, tidak merasa ditinggalkan.”

Pernyataan itu menunjukkan Bobby lebih menekankan pada stabilitas sosial dan pelayanan publik daripada mempermasalahkan keputusan batas administratif.

Bab 4: Posisi Politik Bobby di Tengah Dinamika Nasional

4.1. Tokoh Muda yang Jadi Simbol Konsolidasi

Sebagai Wali Kota Medan, Bobby Nasution kerap disebut sebagai “jembatan” antara elite politik pusat dan aspirasi lokal di Sumatera Utara. Posisinya yang strategis, terutama setelah dinyatakan akan maju dalam Pilgub Sumut 2024, menjadikan segala langkah dan ekspresinya sangat diperhatikan.

Keputusan Prabowo bisa jadi ujian diplomatik bagi Bobby untuk menjaga hubungan dengan pusat tanpa kehilangan dukungan lokal.

4.2. Dilema Politik Jelang Pilkada

Menjelang Pilkada, Bobby menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, ia harus tetap loyal terhadap kebijakan nasional dari Prabowo. Di sisi lain, suara masyarakat Sumatera Utara—terutama daerah pesisir yang bersentimen atas keputusan ini—juga harus dijaga.

Sikap Bobby yang tidak frontal tetapi juga tidak bungkam sepenuhnya, menjadi strategi diplomasi yang cermat demi menjaga harmoni politik.

Bab 5: Reaksi Berbagai Kalangan atas Sikap Bobby dan Keputusan Prabowo

5.1. Media Nasional: Bobby Sang Penjaga Narasi Damai

Sejumlah media nasional menilai Bobby sebagai pemimpin muda yang mampu menahan ego politik daerah dan menjaga narasi kebangsaan. Bahkan dalam kolom opini, beberapa jurnalis menyebut Bobby sebagai “katalis” hubungan antara Aceh dan Sumut.

5.2. Akademisi: Ini Tes Kedewasaan Demokrasi Daerah

Para pengamat politik menilai keputusan Prabowo dan reaksi Bobby sebagai bagian dari ujian kedewasaan demokrasi daerah. Ketika daerah tidak mendapatkan semua yang diinginkan, bagaimana mereka merespons menjadi ukuran kualitas pemerintahan dan pemimpin lokal.

5.3. Masyarakat Sumut: Ada yang Kecewa, Ada yang Legawa

Tidak semua warga Sumut menerima keputusan itu dengan lapang dada. Beberapa LSM dan tokoh adat lokal menggelar diskusi terbuka, menyuarakan pentingnya transparansi pusat dalam pengambilan keputusan soal wilayah.

Namun, banyak pula yang mendukung pendekatan damai yang dilakukan Bobby, dan menilai sikapnya jauh lebih membangun daripada konfrontatif.

Bab 6: Konteks Historis dan Hukum Pulau Perbatasan

6.1. Sejarah Administratif Wilayah

Pulau-pulau tersebut secara historis lebih banyak dihuni oleh masyarakat Aceh Singkil. Meski dekat secara geografis dengan Sumatera Utara, pelayanan pemerintahan sejak lama dilakukan dari Aceh.

6.2. Kewenangan Hukum Pemerintah Pusat

Secara hukum, keputusan batas wilayah berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan disahkan oleh Presiden. Prabowo, sebagai Presiden terpilih, memiliki hak dan legitimasi untuk mengambil keputusan tersebut demi stabilitas nasional.

Bab 7: Refleksi dan Harapan Ke Depan

7.1. Pelajaran untuk Tata Kelola Wilayah

Polemik ini mengajarkan bahwa koordinasi antarwilayah dan komunikasi vertikal sangat penting dalam menjaga harmoni NKRI. Keterbukaan data geospasial, pelibatan masyarakat, dan konsultasi aktif bisa mencegah ketegangan serupa di masa mendatang.

7.2. Bobby dan Prabowo: Duet yang Perlu Dijaga

Sebagai dua tokoh muda dan senior dalam spektrum politik nasional, Prabowo dan Bobby memperlihatkan sinergi yang tenang meski menghadapi perbedaan kepentingan. Keduanya berhasil menyeimbangkan nasionalisme dengan lokalitas.

Penutup: Ekspresi Bukan Sekadar Wajah, Tapi Sikap Kenegarawanan

Ekspresi Bobby Nasution saat Prabowo memutuskan empat pulau tetap milik Aceh mencerminkan lebih dari sekadar reaksi pribadi. Itu adalah bentuk sikap diplomatik seorang pemimpin daerah yang harus berpikir jauh ke depan. Meski keputusan tidak memihak wilayahnya, Bobby memilih bersikap tenang, mendukung keputusan nasional, dan tetap menjaga harmoni antarwilayah.

Dalam dinamika politik yang cepat berubah, sikap semacam ini menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia yang inklusif, demokratis, dan bersatu dalam keragaman.